KAREBA, JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Mamasa terus berupaya memperjuangkan perbaikan kualitas hunian dan keselamatan masyarakat di wilayah pedesaan. Pada hari Selasa (07/05/2025), Bupati Mamasa, Welem Sambolangi, menyampaikan langsung kebutuhan mendesak penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan relokasi warga dari kawasan rawan bencana kepada Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Kementerian Perumahan.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati memaparkan bahwa “Terdapat sekitar 13.790 unit rumah di kawasan pedesaan Mamasa yang tidak memenuhi standar kelayakan. Rumah-rumah ini mengalami berbagai keterbatasan, seperti tidak memiliki toilet, dapur yang layak, serta sanitasi yang buruk, faktor yang diduga turut menyumbang tingginya angka stunting di daerah tersebut,” paparnya
Tak hanya itu, banyak warga Mamasa juga tinggal di lereng-lereng tebing rawan longsor, yang membahayakan keselamatan jiwa mereka. Pemkab Mamasa menekankan perlunya program relokasi ke lokasi yang lebih aman dan layak huni sebagai bagian dari upaya mitigasi risiko bencana.
Dalam laporan tambahan, disebutkan pula adanya komunitas aliran kepercayaan di Mamasa yang hidup secara berkelompok dalam satu bangunan hingga lima kepala keluarga.
“Kondisi ini dinilai dapat memicu persoalan sosial dan kesehatan, sehingga memerlukan pendekatan khusus dalam kebijakan penyediaan hunian” ujar Bupati Mamasa Welem Sambolangi
Menanggapi hal tersebut, pihak Ditjen Pembangunan Kawasan Perdesaan menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti aspirasi tersebut melalui verifikasi lapangan dan penyusunan strategi penanganan lintas sektor yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Mamasa.
Pertemuan ini diharapkan menjadi awal dari kolaborasi yang lebih intensif antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengatasi ketimpangan infrastruktur dasar, terutama perumahan yang layak huni, demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedesaan.
