KAREBA, MAMASA — Suasana penuh haru menyelimuti Ruang Pola Kantor Bupati Mamasa pada Senin sore, 2 Juni 2025, saat ratusan tenaga honorer kategori R2 dan R3 bertatap muka langsung dengan Bupati Mamasa, Welem Sambolangi. Audiensi ini menjadi wadah bagi para honorer yang telah mengabdi selama bertahun-tahun, namun kini menghadapi ketidakpastian akibat regulasi baru terkait status kepegawaian.
Pertemuan ini difasilitasi langsung oleh Bupati bersama Sekretaris Daerah Muh. Syukur, serta Kepala BKPP Kabupaten Mamasa, Baso Parjuni. Turut hadir pengurus Aliansi Honorer Nasional (AHN) Kabupaten Mamasa, yakni Ketua I Dedi Demmatande dan Ketua II Harpin, selaku pihak pengusul audiensi.
Dalam forum yang dihadiri secara langsung oleh perwakilan honorer R2 dan R3 dari berbagai instansi, tak sedikit peserta yang meneteskan air mata saat menyampaikan keluh kesah. Mereka menceritakan bagaimana mereka telah mengabdi sejak tahun 2005 tanpa status yang jelas, hingga tiba-tiba diberhentikan tanpa penjelasan memadai.
“Kami sudah mengabdi puluhan tahun, tapi tiba-tiba diberhentikan begitu saja tanpa tahu alasan. Sekarang kami di rumah tanpa pekerjaan, padahal kami mulai dari awal bersama-sama dengan pemerintah,” ungkap salah seorang peserta dengan suara bergetar sambil menangis.
Diketahui, jumlah honorer kategori R2 di Kabupaten Mamasa mencapai lebih dari 3.000 orang, sementara kategori R3 lebih dari 2.000 orang. Mayoritas dari mereka adalah tenaga kerja non-ASN yang kini terdampak oleh penerapan UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN dan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor B/185/M.SM.01.00/2024 yang melarang tenaga honorer bekerja di instansi pemerintah setelah Desember 2024.
Bupati Mamasa, Welem Sambolangi, menyatakan keprihatinan yang mendalam terhadap situasi tersebut. Bahkan ia tampak menitikkan air mata saat mendengarkan langsung curahan hati para honorer.
“Saya tidak bisa memberikan janji saat ini. Tapi saya pastikan tidak akan tinggal diam. Bersama Sekda dan Kepala BKPP, kami akan segera membentuk tim khusus dan menggelar rapat untuk mencari solusi konkret,” tegas Bupati Mamasa.
Ketua AHN Mamasa, Dedi Demmatande, menyampaikan bahwa para honorer tidak meminta janji manis, tetapi kejelasan dan keadilan.
“Kami tidak menuntut diangkat langsung. Tapi tolong beri kami kepastian dan jalan keluar. Minimal ada harapan ke depan,” ujarnya didampingi Harpin.
Di akhir audiensi, Bupati mengajak semua pihak untuk menjaga komunikasi yang terbuka dan konstruktif, sembari meminta kesabaran dan kepercayaan dari para honorer terhadap proses yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah.
