KAREBA, 𝗠𝗔𝗠𝗔𝗦𝗔 – Rencana Pemerintah Kabupaten Mamasa untuk melakukan perombakan struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mendapat sorotan dari berbagai pihak. Salah satu rencana yang menuai kritik adalah penggabungan Dinas Pariwisata ke dalam Dinas Pemuda dan Olahraga, yang rencananya akan dilebur menjadi Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata.
Kritik tersebut datang dari tokoh masyarakat Sulawesi Barat, Rocky Paotonan, P. Eng, yang juga pernah menjabat sebagai Staf Khusus Gubernur Sulbar Bidang Investasi dan Hubungan Luar Negeri di era kepemimpinan Anwar Adnan Saleh. Dalam pernyataannya, Rocky menilai rencana tersebut sebagai langkah keliru dan tidak sejalan dengan visi pembangunan jangka panjang yang telah ditetapkan sejak awal berdirinya Provinsi Sulawesi Barat.
Ia mengingatkan bahwa dalam konsensus awal pendirian Sulbar, Kabupaten Mamasa telah diproyeksikan sebagai pusat pengembangan destinasi wisata. Sementara kabupaten lain memiliki fungsi pembangunan masing-masing; Majene sebagai kota pendidikan, Polman sebagai lumbung pangan, Mamuju sebagai pusat pemerintahan dan bisnis, serta Mateng dan Pasangkayu untuk pengembangan agribisnis, hilirisasi pertanian, dan energi baru terbarukan.
“𝑃𝑒𝑚𝑘𝑎𝑏 𝑀𝑎𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑠𝑒ℎ𝑎𝑟𝑢𝑠𝑛𝑦𝑎 𝑚𝑒𝑚𝑎ℎ𝑎𝑚𝑖 𝑠𝑒𝑗𝑎𝑟𝑎ℎ 𝑑𝑎𝑛 𝑟𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎 𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑖𝑠𝑢𝑠𝑢𝑛 𝑠𝑒𝑗𝑎𝑘 𝑎𝑤𝑎𝑙. 𝑀𝑒𝑙𝑒𝑏𝑢𝑟 𝐷𝑖𝑛𝑎𝑠 𝑃𝑎𝑟𝑖𝑤𝑖𝑠𝑎𝑡𝑎 𝑗𝑢𝑠𝑡𝑟𝑢 𝑏𝑒𝑟𝑡𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑎𝑟𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔𝑢𝑛𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑡𝑎𝑝𝑘𝑎𝑛,” 𝑢𝑗𝑎𝑟 𝑅𝑜𝑐𝑘𝑦 , 𝑆𝑒𝑙𝑎𝑠𝑎 (08.04.2025).
Lebih lanjut, Rocky menyoroti langkah Presiden Prabowo yang justru memperkuat struktur kelembagaan nasional dengan menambah kementerian dan tenaga ahli guna mendukung visi pembangunan ekonomi nasional jangka panjang. Menurutnya, kebijakan ini seharusnya menjadi cerminan bagi pemerintah daerah dalam memperkuat perangkat kerjanya, bukan sebaliknya.
“𝑆𝑡𝑟𝑎𝑡𝑒𝑔𝑖 𝑝𝑒𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔𝑢𝑛𝑎𝑛 𝑒𝑘𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖 𝑡𝑖𝑑𝑎𝑘 𝑏𝑖𝑠𝑎 𝑑𝑖𝑗𝑎𝑙𝑎𝑛𝑘𝑎𝑛 𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑚𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑘𝑒𝑐𝑖𝑙 𝑠𝑡𝑟𝑢𝑘𝑡𝑢𝑟. 𝐽𝑢𝑠𝑡𝑟𝑢 𝑝𝑒𝑟𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎 ℎ𝑎𝑟𝑢𝑠 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑘𝑢𝑎𝑡 𝑎𝑔𝑎𝑟 𝑏𝑖𝑠𝑎 𝑚𝑒𝑛𝑗𝑎𝑑𝑖 𝑠𝑡𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑛 𝑏𝑎𝑔𝑖 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑢𝑚𝑏𝑢ℎ𝑎𝑛 𝑒𝑘𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖,” Jelasnya
Rocky menilai, penggabungan OPD yang berkaitan langsung dengan potensi strategis daerah akan berdampak pada penurunan efektivitas pembangunan. Ia menyarankan agar Pemkab Mamasa tetap mempertahankan OPD yang ada, sembari melakukan evaluasi berkala dan menerapkan pengawasan secara melekat.
Di sisi lain, ia juga menekankan bahwa pengembangan sektor pariwisata membutuhkan dukungan lintas sektor, khususnya dalam penyediaan infrastruktur yang memadai.
“Kunci pengembangan pariwisata adalah infrastruktur dan kolaborasi antar-OPD. Tanpa itu, sulit menjadikan Mamasa sebagai destinasi unggulan,” Tutupnya
