KAREBA, TANA TORAJA –Anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja, Drs. Sinai, melontarkan kritik keras terhadap kinerja Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tana Toraja dalam menangani persoalan infrastruktur di wilayah Simbuang-Mappa’.
Pernyataan tegas tersebut disampaikan Sinai dalam rapat Panitia Khusus (Pansus) pembahasan Ranperda RPJMD Tana Toraja 2025–2029 yang digelar di ruang komisi III. Dalam forum tersebut, ia menyoroti kondisi jalan yang hingga kini belum kunjung diperbaiki meski telah bertahun-tahun dikeluhkan masyarakat. Selasa, 17 Juni 2025
“Kalau Kadis PU dan BPBD tidak mampu memperbaiki jalan Simbuang–Mappa’, lebih baik diganti saja. Jangan biarkan masyarakat terus menderita karena ketidakmampuan pejabat,” ujar Sinai dengan nada geram.
Menurutnya, jalan Simbuang-Mappa’ merupakan akses vital yang menghubungkan wilayah barat Tana Toraja dengan pusat pemerintahan. Kerusakan parah di ruas jalan ini telah menyebabkan aktivitas masyarakat terganggu, termasuk akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan distribusi logistik.
Sinai menambahkan bahwa ketidakpekaan dan lambannya respon dari instansi teknis seperti PU dan BPBD telah menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Padahal, wilayah tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari Tana Toraja yang memiliki hak yang sama atas pembangunan.
“Jangan hanya fokus di kota saja. Masyarakat di pelosok juga berhak menikmati pembangunan yang layak, misalnya ada alat berat yang diturunkan dan bisah beroperasi tiap ada jalan yang rusak atau longsor di ruas jalan Simbuang-Mappa’ dan apabila kendala di mobilitas kita akan bantu,” Tambah Sinai.
Sinai juga mendesak agar pembangunan jalan Simbuang-Mappa’ dimasukkan sebagai program prioritas dalam RPJMD lima tahun ke depan, dengan pengawalan ketat oleh DPRD agar tidak hanya menjadi janji di atas kertas.
Pernyataan tegas ini pun mendapat perhatian serius dari peserta rapat, dan diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi pimpinan daerah dalam menentukan arah kebijakan pembangunan serta pembinaan terhadap kinerja organisasi perangkat daerah (OPD).
