Ketua LSM CATUR Kecam Panitia Pemilihan dan DPML yang Diduga Menghalangi Salah Satu Calon Lembang Palesan Mendaftar

KAREBA, TANA TORAJA –Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) CATUR melontarkan kecaman keras terhadap Panitia Pemilihan Kepala Lembang dan Pemberdayaan Masyarakat Lembang (DPML) Lembang Palesan. Kecaman ini dipicu oleh dugaan tindakan penghalangan terhadap salah satu bakal calon atas nama Yusuf Ba’dung yang sempat menjabat PJ. Lembang Palesan yang hendak mendaftarkan diri dalam kontestasi pemilihan Kepala Lembang Palesan, Kecamatan Rembon, Kabupaten Tana Toraja.

Menurut Ketua LSM CATUR, proses pendaftaran bakal calon seharusnya berjalan secara terbuka, adil, dan menjunjung tinggi asas demokrasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindakan yang dinilai menghambat atau mempersulit hak warga negara untuk mencalonkan diri dianggap sebagai bentuk mencederai nilai-nilai demokrasi di tingkat lembang.

Bacaan Lainnya

“Kami mengecam keras sikap panitia pemilihan maupun pihak DPML yang terkesan menghalang-halangi proses pendaftaran salah satu bakal calon di Lembang Palesan. Setiap warga negara yang memenuhi syarat memiliki hak konstitusional yang sama untuk dipilih dan memilih,” tegas Ketua LSM CATUR dalam keterangan tertulisnya, Selasa (17/11/2026).

Lebih lanjut, pihak LSM CATUR menyoroti adanya kejanggalan administratif serta sikap kurang transparan dari penyelenggara di lapangan yang berujung pada terhambatnya berkas pendaftaran bakal calon tersebut.

Ia mendesak agar pihak terkait tidak bertindak diskriminatif maupun berpihak kepada kepentingan kelompok tertentu. Atas kejadian ini, LSM CATUR menyampaikan beberapa tuntutan utama:

  • Meminta Panitia Pemilihan Kepala Lembang Palesan bersikap netral, profesional, dan transparan dalam setiap tahapan seleksi.
  • Mendesak Kepala Dinas DPML segera turun tangan mengevaluasi kinerja panitia di lapangan serta memberikan klarifikasi resmi kepada publik.
  • Mengingatkan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dan aparat pengawas untuk mengawal ketat proses pemilihan kepala lembang agar tidak memicu konflik horizontal di tengah masyarakat.

LSM CATUR menegaskan akan terus mengawal persoalan ini hingga hak-hak bakal calon dipulihkan dan proses demokrasi di Lembang Palesan berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku. Apabila tidak ada langkah korektif dari panitia maupun DPML, pihaknya berencana melaporkan dugaan pelanggaran administratif dan penyalahgunaan wewenang ini ke instansi pengawas terkait.

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *