Dugaan Permainan Jadwal Pendaftaran Calon Kepala Lembang: Kontradiksi Mencolok Antara DPML dan Panitia Pemilihan

KAREBA, TANA TORAJA –Proses demokrasi tingkat akar rumput dalam tahapan Pemilihan Kepala Lembang kembali diuji dengan kontroversi tajam. Muncul perbedaan jadwal penutupan pendaftaran calon yang sangat kontradiktif antara ketetapan Dinas Perwakilan Masyarakat Lembang (DPML) Tana Toraja dengan tindakan operasional Panitia Pemilihan yang terjadi di lembang palesan, yang kini memicu dugaan kuat adanya praktik rekayasa atau “permainan” terstruktur.

Berdasarkan acuan regulasi resmi yang dikeluarkan dan dikawal oleh DPML, batas akhir atau jadwal penutupan pendaftaran Calon Kepala Lembang ditetapkan secara sah pada tanggal 16 November.

Bacaan Lainnya

Jadwal ini dirancang untuk memberikan ruang partisipasi yang luas serta memastikan seluruh bakal calon memiliki waktu yang cukup dalam melengkapi persyaratan administrasi.

Namun, berbanding terbalik dengan aturan tersebut, Panitia Pemilihan tepatnya di lembang palesan justru secara sepihak menutup pendaftaran lebih awal pada tanggal 9 November—lebih cepat satu pekan penuh dari jadwal resmi DPML, yang membuat salah satu bakal calon kepala lembang palesan di anggap gugur yaitu mantan PJ. Kepala Lembang Palesan Yusuf Ba’dung yang menyerahkan kelengkapan administrasi di tolak sepihak oleh oknum panitia di lembang palesan.

Langkah sepihak ini membuat salah satu bakal calon yang telah mendaftarkan administrasi pada rentang pada tanggal 16 November kehilangan hak konstitusionalnya untuk berpartisipasi dalam kontestasi.

“Penutupan yang dimajukan secara mendadak tanpa sosialisasi yang transparan jelas mencederai prinsip keadilan pemilu. Selisih waktu satu minggu ini bukan kelalaian teknis biasa, melainkan ada indikasi kuat aturan main dibengkokkan di tengah jalan untuk menjegal kandidat tertentu,” ujar salah satu perwakilan pemerhati demokrasi lembang.

Ketimpangan jadwal antara lembaga legislatif lokal (DPML) dan panitia pelaksana teknis ini menyoroti beberapa kejanggalan serius di lapangan:

  • Pelanggaran Hierarki Aturan: Ketetapan DPML seharusnya menjadi pegangan mutlak (baku siku aturan) bagi panitia teknis. Tindakan panitia yang memotong jadwal DPML dikategorikan sebagai bentuk insubordinasi administratif yang sarat konflik kepentingan.
  • Minimnya Transparansi Sosialisasi: Perubahan batas waktu penutupan ke tanggal 9 November tidak diumumkan secara terbuka melalui saluran resmi yang dapat diakses oleh seluruh elemen masyarakat.
  • Potensi Penjegalan Calon: Pemangkasan durasi pendaftaran dicurigai sebagai modus operandi untuk meloloskan calon tertentu atau menghindari persaingan yang kompetitif.

Menanggapi kekisruhan ini, aliansi masyarakat bersama perwakilan bakal calon mendesak agar segera dilakukan audit independen terhadap proses administrasi pendaftaran. Mereka juga menuntut pembatalan keputusan penutupan tanggal 9 November serta mengembalikan tahapan jadwal sesuai ketetapan resmi DPML pada tanggal 16 November demi menjaga marwah demokrasi di Lembang.

Penulis : Nartolius

Editor   : Redaksi

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *