Komisi I DPRD Tana Toraja Gelar Pansus LKPJ Bersama Dinas BPBD Tana Toraja 

KAREBA, TANA TORAJA —Komisi I DPRD Kabupaten Tana Toraja menggelar rapat Panitia Khusus (Pansus) yang di pimpinan oleh Ketua Komisi I Yusuf Pangarongan, di dampingi Anggota DPRD di antaranya, Frans Sandakila, dan Sinai terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) bersama Dinas Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tana Toraja di Wakili oleh Sekretaris BPBD, Marinus Melolo, pada Rabu (23/4/2026), di Ruang Komisi I DPRD Tana Toraja.

Rapat ini digelar sebagai bagian dari pengawasan dan evaluasi kinerja pemerintah daerah dalam penanganan bencana, kesiapsiagaan, serta mitigasi risiko di wilayah Tana Toraja.

Bacaan Lainnya

Ketua Komisi I, Yusuf Pangorangan, menyampaikan bahwa kegiatan Pansus ini bertujuan untuk meninjau secara menyeluruh realisasi program dan kegiatan BPBD, serta memastikan laporan pertanggungjawaban telah dilaksanakan sesuai regulasi dan aspirasi masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, di wakili Sekretaris Dinas BPBD Tana Toraja, Marinus Melolo, memaparkan sejumlah capaian dan kendala yang dihadapi selama tahun anggaran berjalan, termasuk penanganan bencana alam, sosialisasi mitigasi risiko, serta koordinasi dengan instansi terkait. Pihak DPRD melalui Pansus memberikan masukan strategis untuk meningkatkan efektivitas kinerja BPBD di tahun-tahun berikutnya.

“Yang ingin kami, sampaikan sejumlah pencapaian dari penanggulangan bencana baik dari rendah dan bencana yang parah semuanya bisah terorganisir tetapi kami sangat mengeluhkan dengan minimnya kerjasama beberapa instansi-instansi lainya dan terkendala di alat-alat belum penanggulangan bencana belum memadai serta kendaraan transportasi yang masih kurang di BPBD,” Ujar Marinus

Sekretaris BPBD berharap melalui laporan pansus tersebut bisah membantu dan menyampaikan hasil di rapat bagar dan sidang paripurna agar BPBD Tana Toraja dapat diberikan prioritas melayani masyarakat baik dari penanggulangan bencana dan mitigasi resiko bencana alam.

Rapat Pansus LKPJ ini menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam upaya menjaga keselamatan dan kesejahteraan masyarakat Tana Toraja. Proses pembahasan Pansus akan berlanjut hingga rekomendasi resmi DPRD diterbitkan.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *