KAREBA, TANA TORAJA –Dinas Sosial menghadiri rapat Komisi I DPRD Tana Toraja dalam rangka pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) pemerintah daerah. Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I, Yusuf Pangorangan.
Dalam rapat tersebut, fokus pembahasan diarahkan pada evaluasi program bantuan sosial, mulai dari perencanaan, penyaluran, hingga efektivitas manfaat yang dirasakan masyarakat.
Yusuf Pangorangan menegaskan bahwa bantuan sosial harus benar-benar tepat sasaran dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yang membutuhkan. Ia menyoroti pentingnya validasi data penerima agar tidak terjadi kesalahan distribusi.
“Bantuan yang dianggarkan harus terealisasi dengan baik dan menyentuh masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Jangan sampai ada yang layak justru tidak menerima,” tegasnya.
Pihak Dinas Sosial dalam pemaparannya menjelaskan sejumlah program bantuan yang telah berjalan, termasuk mekanisme penyaluran serta kendala yang dihadapi di lapangan, seperti keterbatasan data yang akurat dan dinamika kondisi sosial masyarakat.
Anggota Komisi I lainnya turut memberikan berbagai masukan, di antaranya perlunya peningkatan koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan desa, serta penguatan sistem pendataan agar penyaluran bantuan lebih transparan dan akuntabel.
Melalui rapat ini, DPRD berharap Dinas Sosial dapat terus meningkatkan kinerja, khususnya dalam memastikan bantuan sosial tepat sasaran, tepat waktu, dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Rapat berlangsung dengan diskusi yang konstruktif dan ditutup dengan komitmen bersama untuk memperbaiki tata kelola bantuan sosial ke depan agar lebih efektif dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Tana Toraja.
