KAREBA, TORAJA UTARA –Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Toraja Utara menyampaikan duka cita mendalam atas meninggalnya Aris Sanda, warga asal Toraja Utara yang menjadi korban kekerasan di wilayah Papua Pegunungan. Tragedi tersebut kembali memunculkan pertanyaan serius mengenai efektivitas perlindungan negara terhadap masyarakat sipil di daerah rawan konflik.
Duka masyarakat Toraja semakin mendalam menyusul meninggalnya Aprida Rapi, aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Jayawijaya asal Tana Toraja, yang menjadi korban penembakan bersama dua pegawai lainnya pada 9 September 2026 di Distrik Muliama, Kabupaten Jayawijaya.
Rentetan peristiwa tersebut menjadi perhatian serius DPC GMNI Toraja Utara, khususnya terkait jaminan keselamatan warga sipil yang bekerja dan menjalankan aktivitas sehari-hari di wilayah dengan tingkat kerawanan keamanan tinggi.
Wakil Ketua DPC GMNI Toraja Utara Bidang Hukum dan Advokasi, Ifi Towimba, menyampaikan belasungkawa kepada keluarga seluruh korban sekaligus mendesak aparat keamanan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengamanan dan perlindungan masyarakat sipil di Papua.
“Pertama-tama, kami menyampaikan turut berdukacita yang sedalam-dalamnya kepada keluarga almarhum Aris Sanda. Kami juga menyampaikan duka kepada keluarga almarhumah Aprida Rapi dan seluruh korban lainnya. Kehilangan ini bukan hanya menjadi luka bagi keluarga, tetapi juga duka mendalam bagi masyarakat Toraja,” ungkap Ifi.
Rentetan Korban Sipil, Evaluasi Aparat Tak Boleh Ditunda
Aris Sanda diketahui telah bekerja sebagai pengemudi di wilayah pegunungan Papua selama kurang lebih 13 tahun. Berdasarkan keterangan aparat yang diberitakan sejumlah media, rombongan kendaraan yang membawa Aris dihentikan oleh kelompok bersenjata di jalur Wamena menuju Mbua.
Dalam peristiwa tersebut, penumpang diperintahkan kembali, sementara Aris dibawa menuju kawasan Danau Habema. Tim Koops TNI Habema kemudian menemukan kendaraan dalam kondisi terbakar bersama jenazah korban.
Bagi GMNI Toraja Utara, peristiwa tersebut bersama penembakan terhadap tiga pegawai di Jayawijaya harus menjadi momentum untuk mengevaluasi secara serius efektivitas sistem deteksi dini, pencegahan, dan perlindungan masyarakat sipil.
Ifi mempertanyakan sejauh mana langkah antisipasi yang telah dilakukan aparat di wilayah yang diketahui memiliki tingkat kerawanan tinggi, terutama dalam menjamin keselamatan warga yang bekerja dan melintasi jalur-jalur berisiko.
“Kami mempertanyakan, sampai sejauh mana sistem deteksi dini, pencegahan, dan perlindungan warga sipil berjalan efektif di wilayah-wilayah yang memang sudah diketahui memiliki tingkat kerawanan tinggi. Jangan sampai negara baru bergerak setelah masyarakat menjadi korban,” tegasnya.
Menurutnya, keberadaan aparat keamanan tidak semestinya hanya dinilai dari tindakan setelah terjadinya serangan. Kemampuan mencegah ancaman, meminimalkan risiko, serta menjamin masyarakat dapat menjalankan aktivitas secara aman juga merupakan bagian penting dari tanggung jawab negara.
GMNI Tegaskan Kritik Bukan untuk Menyudutkan Institusi
DPC GMNI Toraja Utara menegaskan bahwa kritik yang disampaikan bukan dimaksudkan untuk mengabaikan kompleksitas situasi keamanan di Papua ataupun menyalahkan seluruh institusi TNI dan Polri.
Namun, ketika masyarakat sipil terus menjadi korban kekerasan, evaluasi terhadap strategi pengamanan dinilai perlu dilakukan secara terbuka, objektif, dan berorientasi pada keselamatan warga.
“Kami tidak sedang menyalahkan seluruh institusi TNI dan Polri. Tetapi kami meminta pertanggungjawaban atas efektivitas kerja aparat dalam melindungi masyarakat sipil. Kalau kejadian serupa terus berulang, maka harus ada evaluasi menyeluruh,” ujar Ifi.
Ia juga mempertanyakan aspek-aspek pengamanan yang perlu dibenahi, mulai dari efektivitas deteksi dini, pemetaan wilayah rawan, hingga langkah konkret dalam mencegah jatuhnya korban dari kalangan masyarakat sipil.
“Apa yang kurang dari sistem pengamanan kita? Di mana titik lemahnya? Dan bagaimana negara memastikan kejadian seperti ini tidak terus berulang? Pertanyaan-pertanyaan ini harus dijawab melalui evaluasi yang nyata, bukan sekadar pernyataan,” lanjutnya.
Desak Pengusutan Tuntas dan Kepastian Hukum
Selain meminta evaluasi terhadap sistem pengamanan, DPC GMNI Toraja Utara mendesak aparat penegak hukum mengusut secara serius, transparan, dan berdasarkan ketentuan hukum seluruh peristiwa yang menewaskan masyarakat sipil tersebut.
Dalam kasus penembakan tiga pegawai Dinas Pertanian Jayawijaya, aparat sebelumnya telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan menemukan selongsong peluru kaliber 5,56 mm dan 9 mm. Polisi juga menyatakan masih melakukan penyelidikan terhadap pihak yang diduga terlibat.
Sementara itu, dalam kasus Aris Sanda, TNI menyatakan telah melakukan pencarian dan penyisiran setelah menerima informasi mengenai korban serta menyatakan akan mengejar kelompok bersenjata yang terlibat.
GMNI Toraja Utara menilai, langkah-langkah tersebut perlu ditindaklanjuti dengan proses penegakan hukum yang jelas, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Bagi organisasi mahasiswa tersebut, upaya pengejaran terhadap pihak yang diduga terlibat merupakan bagian dari proses penanganan, tetapi masyarakat juga membutuhkan kepastian mengenai perkembangan penyelidikan dan hasil penegakan hukum.
“Masyarakat membutuhkan kepastian. Keluarga korban membutuhkan keadilan. Jangan sampai setiap terjadi pembunuhan, respons negara hanya berupa pengejaran, kemudian setelah situasi mereda persoalan kembali tenggelam. Kami ingin ada hasil yang terukur dan ada jaminan bahwa warga sipil mendapatkan perlindungan,” tegas Ifi.
Perkuat Koordinasi dan Sistem Perlindungan Warga
DPC GMNI Toraja Utara juga meminta pemerintah bersama aparat keamanan memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, serta masyarakat setempat dalam membangun sistem perlindungan warga sipil di wilayah rawan konflik.
Menurut Ifi, pendekatan keamanan perlu disertai komunikasi yang baik, pemetaan risiko, serta langkah pencegahan yang memperhatikan kondisi dan kebutuhan masyarakat di lapangan.
“Kami percaya keamanan bukan hanya persoalan operasi dan persenjataan, tetapi juga bagaimana negara membangun kepercayaan dan memastikan masyarakat merasa dilindungi. Jangan biarkan masyarakat sipil menjadi pihak yang selalu membayar harga paling mahal dari konflik yang mereka sendiri tidak ciptakan,” katanya.
GMNI Toraja Utara menegaskan bahwa keselamatan masyarakat sipil harus menjadi perhatian utama dalam setiap kebijakan dan langkah pengamanan di wilayah konflik.
Organisasi tersebut berharap rentetan peristiwa yang menimpa warga Toraja dan masyarakat lainnya di Papua menjadi bahan evaluasi serius bagi seluruh pihak terkait, sehingga upaya perlindungan masyarakat tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga mengedepankan pencegahan dan kepastian hukum.
Duka Toraja, Tanggung Jawab Negara
Menutup pernyataannya, DPC GMNI Toraja Utara kembali menyampaikan belasungkawa kepada keluarga almarhum Aris Sanda, almarhumah Aprida Rapi, serta seluruh korban dalam peristiwa kekerasan di Papua Pegunungan.
“Semoga almarhum Aris Sanda, almarhumah Aprida Rapi, dan seluruh korban diberikan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Kepada keluarga yang ditinggalkan, kami menyampaikan kekuatan dan penghiburan. Duka ini harus menjadi pengingat bahwa keselamatan warga sipil adalah tanggung jawab negara yang tidak boleh diabaikan,” tutup Ifi Towimba.
DPC GMNI Toraja Utara berharap proses pengusutan berjalan hingga tuntas, evaluasi pengamanan dilakukan secara menyeluruh, dan perlindungan terhadap masyarakat sipil di wilayah rawan konflik benar-benar diwujudkan melalui langkah nyata.
