KAREBA, GOWA –Dinamika politik dan pemerintahan di Kabupaten Gowa mendapat sorotan dari DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Gowa, khususnya terkait etika dalam menjalankan fungsi politik dan proses pengawasan terhadap kepala daerah, dimana martabat Bupati Gowa, Dr. Hj. Husniah Talenrang mendapat kritikan keras dari pemangku kepemerintahan Kabupaten Gowa yang kini menjadi perbincangan.
Ketua Bidang Pergerakan Sarinah DPC GMNI Gowa, Desi Rafitah, menegaskan bahwa demokrasi tidak boleh hanya dimaknai sebagai kebebasan mengkritik dan menggunakan kewenangan politik, tetapi juga harus dibarengi dengan etika, kepatutan, penghormatan terhadap hukum, serta nilai-nilai kemanusiaan.
Menurut Desi, kritik terhadap pemerintah maupun kepala daerah merupakan hal yang wajar dalam negara demokrasi. DPRD memiliki fungsi pengawasan dan hak konstitusional yang harus dihormati. Namun, kewenangan tersebut tidak semestinya berkembang menjadi praktik politik yang berpotensi merendahkan, mempermalukan, atau menghakimi seseorang di hadapan publik.
“Kami tidak mempersoalkan kritik maupun fungsi pengawasan. Itu bagian dari demokrasi. Yang kami soroti adalah bagaimana proses tersebut dijalankan. Jangan sampai kewenangan politik justru berubah menjadi ruang untuk mempermalukan seseorang di depan publik,” tegas Desi.
Ia menilai persoalan menjadi semakin sensitif karena yang berada dalam sorotan tersebut adalah seorang perempuan yang juga menjabat sebagai kepala daerah. Karena itu, menurutnya, seluruh pihak perlu memastikan bahwa dinamika politik tetap berjalan secara bermartabat dan tidak menempatkan perempuan sebagai objek penghakiman.
“Apakah karena beliau seorang perempuan yang menjabat sebagai Bupati Gowa, lalu martabat dan kehormatannya bisa dengan mudah dipertontonkan dalam pertarungan politik. Ini yang harus kita pertanyakan bersama. Kritik boleh, pengawasan wajib, tetapi penghormatan terhadap martabat manusia juga wajib di hormati bukan untuk di permalukan,” ujarnya.
Desi menegaskan bahwa memperjuangkan martabat perempuan tidak sama dengan membenarkan kesalahan atau membebaskan seorang pejabat dari pertanggungjawaban.
Menurutnya, apabila terdapat dugaan pelanggaran, persoalan administrasi, maupun persoalan hukum, maka penyelesaiannya harus diserahkan kepada mekanisme kelembagaan dan hukum yang berlaku. Jangan sampai opini publik dan tekanan politik justru mendahului proses yang semestinya.
“Membela martabat perempuan bukan berarti membela kesalahan. Kalau memang ada persoalan, buktikan melalui mekanisme yang sah. Jangan menghukum seseorang melalui opini, tekanan, atau penghakiman di ruang publik sebelum ada keputusan yang berkekuatan hukum,” tegasnya.
Dalam perspektif Kesarinahan, lanjut Desi, perempuan harus dipandang sebagai subjek politik, bukan sekadar objek yang mudah dijadikan sasaran ketika terjadi konflik kekuasaan.
Ia mengingatkan seluruh pemangku politik agar tidak menjadikan persoalan pemerintahan sebagai arena untuk mempertontonkan pertarungan ego dan kepentingan di hadapan masyarakat yang tidak mengikuti hati nurani dan sebagai wakil rakyat yang memiliki kebijakan yang bijak.
“Politik seharusnya menjadi jalan untuk menyelesaikan persoalan rakyat, bukan panggung untuk saling menjatuhkan. Jangan sampai kepentingan politik membuat kita lupa bahwa yang sedang kita bicarakan adalah manusia yang memiliki martabat tetapi tidak berpikir bijak saat mengeluarkan pendapat yang menjatuhkan rasa kepercayaan yang telah dipercaya dari kedua belah pihak,” katanya.
DPC GMNI Gowa juga mengajak seluruh pihak, baik eksekutif maupun legislatif, untuk menahan diri dan mengedepankan kepentingan masyarakat Gowa di tengah dinamika politik yang sedang berlangsung.
Desi berharap setiap proses yang sedang berjalan dapat diselesaikan melalui jalur konstitusional, transparan, objektif, dan berdasarkan bukti, bukan melalui tekanan maupun pembentukan opini yang berlebihan.
“Gowa tidak membutuhkan konflik politik yang berkepanjangan. Gowa membutuhkan pemerintahan yang stabil, lembaga-lembaga yang bekerja sesuai kewenangannya, serta pelayanan publik yang benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa demokrasi harus tetap memiliki batas moral.
“Jangan karena berbeda kepentingan politik, kita kehilangan etika. Jangan karena memiliki kewenangan, kita merasa berhak merendahkan orang lain. Kritiklah kebijakannya, awasi pemerintahannya, proses jika ada pelanggaran, tetapi jangan hilangkan kemanusiaannya. Politik boleh keras, tetapi martabat manusia harus tetap dijaga,” tutup Desi Rafitah dengan tegas
